Menurutnya, para ulama pendahulu dengan sepenuh hati dan ikhlas telah menyetujui dihapuskannya rumusan awal sila pertama Pancasila yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" dalam Piagam Jakarta.
Untuk itu, ia mengatakan Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi negara yang hubungan antara muslim dan non-muslim telah saling berjanji untuk hidup damai, saling tolong menolong, dan saling menyayangi.
"Para ulama menerima tuntutan itu, sehingga Indonesia menjadi negara yang utuh, bersatu dan kondusif. Dalam perspektif Islam, negara Indonesia adalah darul suluh atau wilayah damai, darul ahdi atau wilayah kesepakatan, bukan darul Islam, bukan negara Islam. Bukan darul kufar, bukan negara kafir, bukan negara perang tetapi negara kesepakatan antar seluruh bangsa, antar seluruh agama," katanya.
Namun, ia meyayangkan bahwa belakangan muncul kelompok yang tidak memliki komitmen kebangsaan tersebut, hadirnya Kelompok radikal yang hendak mengubah ideologi bangsa, yaitu Pancasila.
Oleh karena itu, di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ia meminta seluruh umat Islam menghilangkan perbedaan dan bersatu dengan umat beragama lain yang ada di Tanah Air, guna menangkal bibit radikalisme yang membuat kegaduhan.
"Kita jaga negara ini supaya tetap utuh dan bersatu. Bersatu saja masih sulit kita menghadapi kesejahteraan, apalagi kalau kita tidak bersatu. Ditambah lagi munculnya kelompok intoleran di semua agama, termasuk kalangan umat Islam. Kelompok intoleran ini menganggap alirannya saja yang benar, sedangkan aliran yang lain dianggap sesat bahkan kafir," ujarnya. (br1)