Raja Salman kepada Trump: Mengakui Yerusalem ibu kota Israel menyakiti muslim sedunia !
Pernyataan resmi Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel menimbulkan polemik dan kecaman dari para pemimpin dunia. Kecaman tersebut salah satunya datang dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz.
Raja Salman memperingatkan kepada Trump bahwa pernyataan Trump tersebut dapat merusak proses perdamaian dan meningkatkan ketegangan di wilayah Timur Tengah.
Raja Salman dan Trump saling berkomunikasi dengan telepon guna membahas hubungan bilateral antara Riyadh dan Washington, dan bertukar pikiran terkait perkembangan yang terjadi di wilayah regional dan dunia. Demikian menurut berita yang dilansir oleh kantor berita Saudi, SPA.
Raja Salman menekankan bahwa Trump telah melakukan langkah berbahaya. Langkah ini, sebut Raja Salman, akan membuat semua Muslim di dunia memberontak karena pentingnya posisi Yerusalem dan Masjid al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam.
Raja Salman juga mengatakan bahwa sejak dahulu Saudi selalu mendukung rakyat Palestina dan hak-hak historis mereka.[]
Arab Saudi Kecam Pengakuan AS soal Yerusalem Ibu Kota Israel
Keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menuai kecaman. Salah satu negara yang turut mengecam Negeri Paman Sam adalah sekutu utamanya di Timur Tengah, Arab Saudi
Kerajaan Arab Saudi mengaku sedih dengan keputusan pemerintah AS tersebut. Riyadh mengingatkan bahwa ada konsekuensi serius atas keputusan pengakuan sekaligus pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) AS ke Yerusalem.
“Kami mendesak agar pemerintah AS mengubah keputusan tersebut serta menanti kehendak dunia internasional,” bunyi pernyataan resmi yang dirilis Istana Kerajaan Arab Saudi, mengutip dari Reuters, Kamis (7/12/2017).
Keputusan pengakuan tersebut dinilai oleh Arab Saudi tidak adil serta sebuah langkah tidak bertanggung jawab. Bagi Arab Saudi, keputusan tersebut mewakili sikap bias terhadap hak-hak dasar warga Palestina.
Kerajaan Arab Saudi juga menganggap langkah pemerintah AS itu adalah sebuah kemunduran besar dalam upaya mempercepat proses perdamaian. Negeri Petrodollar menyayangkan bahwa AS pada akhirnya melanggar sikap netral terkait isu Yerusalem yang selama ini dipraktikkan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah AS mengakui bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Dengan demikian, Kedutaan Besar (Kedubes) AS yang selama ini berada di Tel Aviv, akan segera dipindahkan secara bertahap ke Yerusalem.
Sementara itu, pemerintah Malaysia menilai pengakuan tersebut juga melanggar hak-hak dasar warga Palestina. Tidak hanya itu, pemerintah AS dinilai melanggar hukum internasional termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB, antara lain: resolusi 252 (1968); 267 (1969); 465, 476, dan 478 (1980); dan resolusi terbaru 2334 (2016).