Fadli Zon (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Setelah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo menginginkan agar dana tabungan haji dikelola lebih fleksibel. Salah satunya dengan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, usulan itu menuai penolakan dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut politikus Partai Gerindra itu, dana haji tidak bisa seenaknya digunakan untuk pembiayaan yang tidak menjamin keamanan investasi.
"Saya kira itu enggak bisa yah. Dana haji ya dana haji, dan tidak boleh untuk infrastruktur," ucap Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/7).
Apalagi kata Fadli, jika infrastruktur itu padat modal yang ternyata dana tidak bisa dipakai untuk haji. "Ini bisa terjadi rusuh," lanjutnya.
Jangan seenaknya pemerintah memakai dana haji untuk infrastruktur.
- Fadli Zon
Fadli menyarankan agar pembangunan infrastruktur tidak menggunakan dana haji, tapi sumber pembiayaan lain yang selama ini pemerintah pakai.
"Loh pembangunan masa dari dana haji, yang benar aja. Tanya dong ke yang punya hak, yaitu pada jemaah haji," tegas Fadli.
Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin tabungan haji yang nilainya sangat besar, karena lamanya pemberangkatan jemaah, agar dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangunan yang menguntungkan. Salah satunya infrastuktur.
"Mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini. Pelabuhan yang aman-aman ini, jalan tol, pelabuhan, ya enggak mungkin toh sampai rugi kalau naruhnya di situ. Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi. Ya saya kira itu," tutur Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, dalam pidato pelantikan Badan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH.
Jokowi mengambil contoh dana tabungan haji warga Malaysia yang dikelola Tabung Haji, yang menggunakan sebagian dana untuk pembangunan infrastuktur. Dana haji yang disetor ke Kemenag per awal 2017 senilai Rp 170 triliun. Dana ini akan dikelola oleh BPKH.